Pada aspek perencanaannya menjadi tugas Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif sebagai executing agency dan pada saat pelaksanaannya menjadi tugas pemerintah daerah sebagai implementing. 6. Alamat Kantor Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat No. Kegiatan Pokdarwis 27 Pedoman. Sekretariat Kementerian; b. Gedung Kementerian Pariwisata, Jalan Kimia No. Length 2612 /N 3 /Alternate /DeviceRGB /Filter /FlateDecode >> stream x –wTSÙ ‡Ï½7½Ð " %ô z Ò;H Q‰I€P †„&vD F )VdTÀ G‡"cE ƒ‚b× ò PÆÁQDEåÝŒk ï5óÞšýÇYßÙç·×Ùgï}׺Pü‚ ÂtX €4¡X îëÁ ËÄ÷ X Àáff GøD Ôü½=™™¨HƳöî. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatCandra Yuri Nuralam • 09 Juni 2022 07:43. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Untuk itu, yang selalu digaungkan kementerian kan sustainability dan hijau. Deputi adalah deputi yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya dan kelembagaan. Tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepadaKepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, umumnya disingkat Kepala Baparekraf adalah pemimpin lembaga nonkementerian Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada tahap 2 rancangan tugas DMO Kementerian Pariwisata adalah Tahap Pengembangan. seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 4. Ragam Poltekpar . [1](07/05 Jakarta). Tujuh kementerian itu mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan. id pada Minggu, 10 Dec 2023 pukul 06:36. Data Publikasi Statistik Wisatawan Mancanegara Dalam Angka Kemenparekraf / Baparekraf Republik Indonesia. PENDAHULUAN: Payung Hukum “Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan dan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu”-PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2019-“Jabatan Fungsional. Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata; 3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA. melaporkan hasil kinerjanya. 1238, jdih. Lembaga Pemerintahan ini biasa disingkat dengan Kemenpar RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang. 13 Januari 2023 Tanggal Berlaku. 9. d 7 April 2021 bertempat di Hotel Grand Mercure Yogyakarta. Honey (2003) menyatakan bahwa wisata . PERATURANPEDIA. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Kementerian/Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas. Agenda pimpinan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Toggle navigation. 6. Ambar Rukmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi. Menyusul Pengumuman Nomor PEM/8/KP. Achmad Gani Ghazaly Akman, M. Fax : (021) 351 1643. id: 18 hlm. Daftar Informasi Publik . Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan. Kementerian Pariwisata: Pemrakarsa: Kementerian Pariwisata : Nomor Peraturan: 12: Tahun Peraturan: 2015: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Menteri: Singkatan Bentuk Peraturan: PERMEN:. Download. Ragam Logo Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Namun, pada masa Presiden Megawati Kementerian Negara Pariwisata, dan Kesenian kembali berganti nama menjadi Kementerian Negara Kebudayaan, dan Pariwisata (Kemenegbudpar) yang dipimpin oleh I Gde Ardika. Kementerian Pariwisata telah menetapkan target yang akan dicapai di tahun 2019, yaitu: 1. Pasal 5 Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu: 3 2012, No. bahwa dana alokasi khusus fisik bidang pariwisata diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan fisik bidang pariwisata yang sesuai dengan prioritas pembangunan kepariwisataan nasional serta untuk penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata; b. Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bentuk Singkat. Tugas dan Fungsi PPID . bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Presiden melantik enam menteri untuk menggantikan posisi menteri lama (reshuffle) dan lima wakil menteri, diantaranya Tri Rismaharini sebagai Menteri. Lalu tentu saja ada aturan seragamnya, Senin dan Kamis seragamnya. Lembaga Pemerintahan ini biasa disingkat dengan Kemenpar RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kepariwisataan. (3) Unit Hotel Praktik mempunyai tugas melakukan pengelolaan hotel praktik. strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata. DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA. Visi dan Misi PPID . Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I mempunyai tugas menyelenggarakan. Bisnis. Bisnis. Tahun. PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NO 58 TAHUN 2014 (1) bahtiar rifai. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta pentingnya sektor pariwisata bagi pembangunan. JABAR. Sehingga, dapat mewujudkan target 8,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara, dan 1,4 miliar pergerakan wisatawan. KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF: Nomor: 14: Tahun: 2022: Tentang: PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan. Paragraf 3 Fungsi. Pasal 12. Dari data Kementerian Pariwisata, mencatat pada 2014 jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 9,4 juta. Selain itu, Kemenparekraf juga mencanangkan wisata luar ruangan sebagai salah satu inovasi strategi dalam membangkitkan gairah pariwisata Indonesia di tahun 2021 dengan target pasar yang jadi prioritas adalah wisatawan nusantara (wisnus). tugas pokok tersebut Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mempunyai fungsi: 1. Tipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2022 tentang. (Kemdikbud 2020) disebutkan, tugas kementerian koordinator yakni melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementerian-kementerian yang ada di dalam lingkup tugasnya. Memiliki banyak fungsi, jawaban dari jelaskan fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden yang berlaku di Indonesia. Tugas dan fungsi. Kementerian Agama p. KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF. 44 Tabel 3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 6. KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jalan Medan Merdeka BaratNomor 17, Jakarta 10110 Telepon. Kementerian Pariwisata dipimpin oleh seorang Menteri Pariwisata. Dikutip dari laman resmi Kemenparekraf, terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif di. 2022/No. Jakarta –Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan. Maaf, halaman yang Anda cari tidak ada. Destinasi Wisata Dunia dan Ekonomi Kreatif Sebagai Pilar Perekonomian Masa Depan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata kelas dunia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214); 8. Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata; dan b. Dulu lembaga ini bernama Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND). Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Badan atau pusat menjadi pendukung dari. [2] JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI PPPK TENAGA TEKNIS . perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; b. STATUS PERATURAN. Sasaran Strategis, yang selanjutnya disingkat SS, adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan, atauKEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Bersamaan dengan bergabungnya Bidang Kebudayaan pada Tahun 2000, Dinas Pariwisata yang kemudian berganti nama menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkantor di Jalan Sugiman. No 6 dari 176 peraturan Berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang. 19. bahwa dengan terbitnya peraturan. Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif a dalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untukTEMPO. 2. Sc Ketua Tim Pengarah 2. 5 Tahun 2014; UU No. 10 Januari 2023 Tanggal Pengundangan. Labuan Bajo, 27 Januari 2022 – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi: koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait. (021) 3838899 Faks. Ragam Poltekpar . Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Pariwisata. Tugas Dan Fungsi Kementerian Pariwisata. go. Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202); 9. Kementerian Pariwisata dipimpin oleh seorang Menteri Pariwisata (Menpar) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Arief Yahya. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata; dan b. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ( Kemenpora RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemuda dan olahraga. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifPeraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2) Kementerian Pariwisata dipimpin oleh Menteri. Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan. Badan Pelaksana Otorita Pariwisata yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana Otorita adalah satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. A. go. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi: perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan; Menteri negara Indonesia. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Regulasi . 2022. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. Kementerian Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Regulasi . Lihat Ketentuan. Halaman Website Resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 8. Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, tanggal 21 Desember 2011 telah dibentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; b. Maka setahun pemerintahan Jokowi, angka kunjungan naik sebesar 1 juta. id : 12 hlm. Kementerian Pariwisata untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas. Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin upacara pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/12/2020). Berita . Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata; 5. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor ABSTRAK: Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perlu menyesuaikan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif. 1078, jdih. com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menemukan adanya potensi korupsi pada sektor pariwisata di Papua dan Papua Barat. Menteri adalah m enteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian. 4. Berdasarkan Permen KP NOMOR : 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas pokok Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan: Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan. Data Per Halaman. 001/MP/2015 23 September 2015 Penetapan kawasan Pariwisata Bahari Terpadu Mandeh Sebagai Daya Tarik Wisata Nasional 66 KM. Nomor. Beranda . Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu dilakukan penyesuaian atas rencana strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024; b. Belum Tersedia. 1. 612. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia; Gambaran umum; Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017: Susunan organisasi; Deputi: Dadang Rizki Ratman: Kantor pusat; Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat No. Judul. Pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Apr 8, 2023 · Beberapa tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain mengembangkan strategi dan kebijakan untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, mengelola serta mempromosikan destinasi wisata Indonesia, memfasilitasi pengembangan industri ekonomi kreatif, serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pariwisata dan. Terlebih dengan adanya pembatasan berbagai aktivitas dan mobilitas masyarakat demi memutus transmisi penularan COVID-19. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan. Eng. atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 22 Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga merupakan Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; b. Visi dan Misi PPID . Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); 9. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Pariwisata. Kegiatan ini merupakan upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terampil di wilayah. Jakarta – Selasa, 28 Desember 2021 – RAPIM dihadiri oleh Kapusbang, koordinator, subkoordinator, dan kepala subbagian tata usaha secara online. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan. Halaman Website Resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada 2015 tercatat 10,4 juta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) (2011–2014) dan (2019–sekarang). 5. . id : 10 hlm. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Kementerian Pariwisata adalah kementerian yang. Profile. BAB III. 06. CO, Jakarta - Anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 4,9 triliun dalam rapat bersama Komisi Pariwisata DPR. 30 WIB. go. id. 79, jdih. DISPARBUD JABAR. 6. Latar Belakang Dalam rangka mencapai tujuan kelancaran administrasi, komunikasi, informasi, dan pelayanan serta pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan Tata Naskah Dinas untuk mengatur kegiatan-kegiatan ketatalaksanaan di Kementerian Pariwisata. No Lambang Nama Kementerian. ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 01 Maret 2021: Pejabat yang Menetapkan: Status: Berlaku: Tahun Pengundangan: 2021: Nomor Pengundangan: 184: Nomor Tambahan: Tanggal.